Anak Belum Mendapatkan Sekolah, Puluhan Orang Tua Wadul Dewan

oleh

Surabaya – Puluhan orang tua dan anak yang tinggal diwilayah RW 07 dan RW 08 Keluruhan Wonokusumo Kecamatan Semampir mendatangi Gedung Kantor DPRD Kota Surabaya.

Mereka mengadukan nasib anaknya yang hingga saat ini belum mendapatkan sekolah karena sistem zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini yang diterapkan oleh pemerintah.

Yason Sudarmanto selaku perwakilan orang tua mengatakan, pihaknya telah ditemui Baktiono anggota Komisi B DPRD Surabaya asal fraksi PDIP yang berjanji akan memperjuangkan seluruh calon siswa di wilayahnya.

“Saya ditemui pak Baktiono, dan beliau memberikan petunjuk untuk mendata seluruh siswa yang saat ini terlempar dari tahapan penjaringan PPDB, karena akan diperjuangkan untuk mendapatkan sekolah,” ujarnya. Rabu (19/06/2019)

Sistem zonasi PPDB tahun ini yang diterapkan pemerintah, menurut Yason, dinilai sangat merugikan siswa di wilayahnya, karena meski telah mendapatkan nilai yang baik bahkan istimewa dari sekolah asal, ternyata juga tidak lolos penjaringan.

“Sepertinya sistem ini harus banyak dilakukan perbaikan, karena faktanya banyak anak-anak kami yang nilainya sangat bagus dan jarak rumahnya hanya 1-1,5 Km dari sekolah, namanya terlempar,” katanya. saat ditemui awak media.

Ia mengungkapkan, jika Baktiono mengatakan bahwa seluruh anak-anak di wilayah kami harus sekolah, bagaimanapun caranya. Termasuk jika harus menambah ruangan agar jumlah kuotanya bertambah.

“Anak-anak kami harus diterima di sekolah, bagaimanapun caranya,” paparnya.

Lanjut Yason mengatakan, bila perlu sekolah menambah kuota dengan cara menambah ruangan. Kalau perlu ruang kamar mandi atau dibuatkan bedeng-bedeng juga nggak papa.

“Asal anak-anak kami bisa sekolah, karena waktunya sudah mepet sekali,” pungkasnya.

Sementara itu, kedatangan puluhan perwakilan wali murid ini langsung diterima oleh Ir Armuji Ketua DPRD sekaligus menggelar pertemuan di ruangan Komisi D DPRD Kota Surabaya.

Perlu diketahui, sistem zonasi PPDB yang diterapkan oleh pemerintah tahun ini ternyata banyak menimbulkan persoalan, karena dinilai memberikan kesan bahwa hasil NEM tidak lagi berguna, sebab pertimbangan utamanya adalah jarak terdekat antara rumah dan lokasi sekolah. (irw)