Surabaya – Diawal tahun 2019, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Timur menggelar rapat pertemuan ”High Level Meeting” (HLM) yang dirangkai dengan Penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi Tahun 2019-2021.
Dalam rapat pertemuan dipimpin langsung H Soekarwo Gubernur Jawa Timur yang juga merangkap Ketua TPID Provinsi Jawa Timur didampingi oleh Difi A. Johansyah Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur,
“Rapat pertemuan ini fokus pada evaluasi dan rencana program pengendalian inflasi Jawa Timur dalam tahun 2019 – 2022,” ujar Difi A Johansyah Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur,
Difi mengatakan, bahwa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, inflasi Jawa Timur terkendali dalam batas target dan menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2018, inflasi Jawa Timur terkendali di 2,86% (year on year), lebih rendah dibandingkan inflasi Nasional yang sebesar 3,13% (year on year).
“Tren penurunan inflasi juga terlihat dari pergerakan inflasi bulanan Jawa Timur dimana rata-rata inflasi bulanan Jawa Timur tercatat terus mengalami penurunan dibanding rata-rata inflasi 5 (lima) tahun terakhir,” jelasnya.
Hal ini, Difi menjelaskan, mengindikasikan perkembangan yang sangat positif, yaitu ketahanan ekonomi Jawa Timur dalam meredam tekanan inflasi yang bersumber dari komoditas volatile food (bahan pangan),” paparnya.
Difi menambahkan, harga komoditas strategis Jawa Timur yang relatif terjaga pada level rendah, berpotensi menyebabkan aliran barang keluar dari Jawa Timur (outflow komoditas) cukup tinggi, khususnya ke wilayah yang masuk dalam kategori defisit komoditas.
“Kita harus terus membenahi tataniaga pangan dan memperkuat kelembagaan petani agar dapat memantau pergerakan barang dengan lebih baik dan memastikan kecukupan stok untuk pemenuhan wilayah Jawa Timur,” tuturnya.
Sementara itu, berbicara tentang distribusi, Gubenur Jawa Timur H Soekarwo menyampaikan, bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah bekerjasama dengan merchant e-commerce, Buka Lapak untuk menyediakan penjualan komoditas bahan pokok dari warung terdekat langsung ke konsumen.
“Dengan adanya skema kerjasama ini, kita mampu memotong rantai dan biaya distribusi serta empowering ritel tradisional agar mampu berkompetisi dengan ritel modern,” katanya.
Program pengendalian inflasi tahun 2019-2021 ini, H Soekarwo menjelaskan, berfokus pada 4 (empat) strategi utama atau 4K, yaitu (a) Keterjangkauan Harga, dengan program stabilisasi harga dan pengelolaan permintaan, (b) Ketersediaan Pasokan, dengan program memperkuat produksi,
cadangan pangan pemerintah, dan pengelolaan ekspor-impor pangan serta memperkuat kelembagaan (c) Kelancaran Distribusi, dengan program mendorong kerja sama perdagangan antar daerah dan meningkatkan infrastruktur perdagangan serta (d) Komunikasi Efektif, dengan program memperbaiki kualitas data serta memperkuat koordinasi pusat dan daerah.
“Dengan adanya berbagai program dan strategi yang disepakati oleh TPID Jatim, diharapkan inflasi Jawa Timur selama 4 (empat) tahun ke depan dapat terkendali dengan tata niaga pangan yang baik,” pungkasnya. (irw)
