Surabaya – Ratusan massa yang mengatasnamakan dirinya Koalisi Masyarakat Madura Bersatu mendatangi Balai Kota Surabaya untuk menemui Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Senin (21/06/2021).
Mereka menuntut tidak adanya penyekatan dan swab bagi pengendara yang hendak masuk ke Surabaya melalui Jembatan Suramadu.
Sempat terjadi ketegangan karena massa ngotot untuk masuk ke halaman Balai Kota Surabaya untuk bertemu langsung dengan Eri Cahyadi yang kebetulan saat itu sedang rapat bersama para Forkopimda Jatim dan Gubernur dalam membahas penangan Covid-19.
Namun akhirnya Cak Eri menemui para demonstran bersama dengan Kapolrestabes Surabaya, Danrem Bhaskara Jaya, dan Satgas Covid-19 Surabaya.
Ketika Cak Eri datang massa pun sudah menyambut dengan sholawat. Akhirnya cak Eri dan para demonstrans bersholawat bersama sebelum memulai dialog.
Cak Eri menjelaskan bahwa penyekatan itu merupakan perbantuan untuk membantu pos yang ada di Kabupaten Bangkalan. Artinya penyekatan itu tidak berdiri sendiri atau bukan kebijakan Pemkot Surabaya semata-mata. Karena sudah hasil dari diskusi bersama Forkopimda.
“Suratnya ada, (menyatakan) minta bantuan. Kalo ada yang gak sanggup, maka diperbantukan (tes antigen) ke (pos penyekatan) Surabaya. Kami dimintai bantuan,” jelasnya Senin (21/06/2021)
Cak Eri menyebut bahwa pihaknya mendapatkan dua surat permohonan bantuan itu dari Pemkab Bangkalan serta Pemprov Jawa Timur. Pasalnya ketersedian tenaga kesehatan (nakes) yang jumlahnya sedikit di Bangkalan, maka Pemkot Surabaya menerjunkan nakes di pos penyekatan yang ada, untuk membantu pelaksanaan tes antigen di Jembatan Suramadu.
“Saya dapat dua surat. Dari provinsi dan Bupati Bangkalan minta bantuan tenaga swab (tes antigen),” jelasnya.
Kemudian untuk pelaksanaan kebijakan penyekatan dan tes antigen, hal itu dilakukan untuk menyesuaikan arahan dari Satgas Provinsi Jawa Timur.
“Kami akan menuruti yang diperintah. Swabnya gimana dan apa yang harus dilakukan, saya ikut satgas provinsi,”katanya.
Dirinya menekankan bahwa pos penyekatan yang ada merupakan perbantuan untuk Bangkalan.
“Surabaya, saya pastikan adalah kepanjangan dari Bangkalan,” tegasnya.
Sedangkan untuk kapan terlaksananya pencabutan penyekatan dan tes antigen sesuai dengan tuntutan dari massa aksi, itu bukan merupakan kebijakan dari Wali Kota Surabaya maupun Bupati Bangkalan.
“Swab kapan dan berapa hari ditiadakan atau enggak itu kebijakan provinsi. Dan ini akan kami sampaikan juga kepada Gubernur terkait Penyekatan dan swab (tes antigen), bukan kebijakan wali kota dan Bupati Bangkalan,”tegas Cak Eri.
Sementara itu salah satu perwakilan massa, yang juga orator aksi koalisi masyarakat Madura bersatu Musfikul Qoir menjelaskan, bahwa penyekatan dan swab di Suramadu merupakan kesalahan pemerintah untuk menghalangi mobilitas warga Madura.
Oleh karena itu dirinya meminta kepada Wali Kota Surabaya agar meniadakan penyekatan dan swab.
“Kami meminta untuk dibubarkan dan dihentikan swab dan penyekatan,”katanya.
Dirinya juga menyebut kedua Pemda baik Surabaya dan Bangkalan membuat kebijakan yang dapat menghambat ekonomi warga Madura.
Oleh karena itu dalam aksi tersebut pihaknya meminta pemerintah agar segera mengabulkan penghentian penyekatan dan swab di Suramadu.
“Kalau sampai masih ada penyekatan dan swab di Suramadu maka kami akan melakukan aksi lebih besar lagi. Kami tunggu 3×24 jam agar tuntutan kami dikabulkan,”tegasnya.
Sementara itu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Muhajir Effendy juga sempat meninjau langsung pos penyakatan di Suramadu.
“Kita akan bahas carikan solusinya,”katanya.
Dirinya menegaskan bahwa pos penyekatan dan swab di Suramadu sangat efektif untuk menyelesaikan Covid agar tidak menyebar kemana-mana.
“Ya kalau ingin menyelesaikan covid harus tetap jalan tidak boleh dihentikan ,” pungkasnya. (irw/mat)
