Surabaya – Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, menerima 230 sertipikat tanah dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jatim, Gusmin Tuarita selepas upacara peringatan Hari Agraria Nasional di kantor wilayah BPN Provinsi Jatim, Senin (25/9/2017) pagi.
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Jawa Timur, Gusmin Tuarita menyampaikan, ini merupakan untuk kali pertama, BPN menyerahkan sertipikat tanah dalam jumlah sedemikian banyak seperti yang diserahkan kepada Wali Kota Surabaya. Bahkan, karena saking banyaknya, ketika diserahkan, sertipikat tanah tersebut harus diletakkan di atas troli.
“Alhamdulillah, kami hari ini bisa menyerahkan sertipikat untuk pertanahan Kota Surabaya sebanyak 230 yang diterima Bu Risma. Ini baru pertama, BPN menyerahkan sertipikat dengan troli,” ujar Gusmin Tuarita
Menurut Gusmin Tuarita, target sertifikasi tanah yang dicanangkan presiden, dari tahun ke tahun terus meningkat. Selain tanah masyarakat, tanah yang disertipikat kan termasuk tanah aset pemerintah daerah (kabupaten/kota). “Dalam rangka untuk penertiban aset-aset pemerintah kabupaten/kota di seluruh Jawa Timur, kami antusias ke depan akan lebih baik dalam,” sambung Gusmin.
Wali Kota Tri Rismaharini menyampaikan terima kasih kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II karena telah memberikan percepatan sertifikasi. “Sebelumnya pernah mendapat sertipikat sebanyak ini. Bahkan ini rekor baru ada sertipikat untuk pemerintah kota/kabupaten sebanyak ini dan sekaligus,” ujar wali kota.
Ke depan, wali kota perempuan pertama di Surabaya ini menyebut akan terus berupaya agar tanah-tanah milik Pemkot, bisa sesegera mungkin tersertifikatkan. Untuk tahun ini, pemkot menargetkan ada 700 sertipikat. “Saya coba kejar di masa jabatan saya, seluruh tanah pemkot bisa sertifikatkan. Progress nya sekarang sudah 20 an persen, dulu ketika saya masuk hanya 2 persen,” ujarnya.
Disampaikan wali kota, BPN kini telah membuat terobosan untuk lebih mempercepat proses sertifikasi. Wali kota mencontohkan, dulu, untuk sertifikasi harus ada persaksian. “Dan itu sulit. Semisal sekolah, kepala sekolah nya nggak tahu sehingga nggak mau tanda tangan. Sekarang sudah cukup saya, bermaterai dan surat pernyataan saya bahwa ini dalam penguasan mutlak pemkot. Itu salah satu terobosan sehingga lebih cepat,” sambung wali kota yang pernah menjabat Kepala Bappeko Surabaya ini.
Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu menambahkan, BPN selama ini mendukung Pemkot Surabaya untuk pengamanan aset-aset pemkot. “Bentuknya, BPN membantu mempercepat proses sertifikasi tanah aset pemkot. Sehingga sertipikat nya bisa lebih banyak,” ujarnya.
Selama ini, jelas Ekawati Rahayu, BPN telah memberikan kemudahan dalam proses sertifikasi. Menurutnya, untuk persyaratan yang biasanya rigid, tetapi kini untuk proses setifikasi aset lebih disederhanakan. Bahwa cukup pernyataan wali kota perihal tanah tersebut adalah aset pemkot. “Seperti yang disampaikan bu wali, BPN memberikan kemudahan untuk pengerusan sertipikat aset. Terutama BPN Surabaya I, mereka melakukan terobosan luar biasa sehingga bisa cepat. Belum pernah sebanyak ini,” sambung mantan Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya ini.
Dari 230 sertipikat tanah yang diserahkan oleh Kakanwil BPN Jawa Timur (25/9), Yayuk menjelaskan itu merupakan aset hasil pengadaan tanah untuk jalan dan taman. Untuk jalan termasuk Jalan Luar Lingkar Barat dan untuk taman yakni taman bambu runcing. “Untuk akhir tahun ini, harapan nya bisa selesaikan 700 sertipikat. Sekarang sudah 250 sertipikat. Harus ngebut karena tinggal tiga bulan lagi,” sambungnya. (red/hum)
