Surabaya – Kegiatan diskusi terkait sistem transportasi publik di era new normal untuk menggairahkan iklim bisnis di surabaya
Diskusi digagas oleh A Hermas Thony Wakil Ketua DPRD Surabaya dengan mengundang dua nara sumber, ketua DPC PKB Kota Surabaya didampingi Laila Mufidah wakil ketua DPRD Surabaya
“Karena obyek penelitian saya MERR tapi saya kaitan dengan implementasi kebijakan publik di kota surabaya,” ujar Sapto Pramono Peneliti Kebijakan Infaskruktur Transportasi Publik. Senin (21/09/2020)
Dosen Unitomo Surabaya ini mencontohkan seperti konsep teori kebijakan harus mengacu kepada kepentingan rakyat atau warga, ternyata ada beberapa kepentingan yang sedikit tetapi malah diperioritaskan,
“Ini study saya mengacu pada kegagalan pemkot membangun tol tengah kota,” kata Sapto.
Menurut ia, karena dari beberapa penelitian dari berbagai pihak, hanya menguntungkan beberapa pihak terutama berkaitan dengan pemilik modal.
“Sehingga warga yang terkena dampak sekitar rencana tol tengah kota itu dirugikan,” terang Sapto.
Ia menjelaskan, sehingga akhirnya banyak warga protes hingga aksi demo, dan akhirnya perda 2007 dianulir sehingga muncul perda 14 tahun 2012 mengenai RT/RW yang baru.
Sehingga, lanjut ia, menghapus tol tengah kota menjadikan jalan alternatif lainnya yaitu muncul Middle East Ring Road (MERR) terutama pada ruas C
“Sehingga disini saya melihat kebijakan publik dalam transportasi khususnya MERR lebih menguntungkan banyak pihak,” ungkap Sapto.
Ia mencontohkan yang berkaitan dengan bisnis, ekonomi atau seterusnya, misalkan hukum dalam arti penataan kota disana berkaitan dengan status tanah lebih jelas.
Karena dengan kejelasan tersebut ia menilai objek pajak malah lebih tinggi sehingga para pengembang senang disana.
“Sekali lagi berkaitan dengan kebijakan publik untuk transportasi publik sebenarnya tidak ada masalah tinggal implementasinya saja,” kata Sapto.
Kalau rencana tol tengah kota, ia menambahkan, jelas tidak tetapi yang berikutnya bagus sekali MERR, sehingga pada akhirnya harus sambung sampai ke sidoarjo
“Mungkin gitu saja penjelasan dari saya mas,” tutup Sapto.
Nara sumber berikutnya, I Wayan Muada mengatakan, kebijakan transportasi di surabaya dirasa belum diorientasikan untuk mendukung kegiatan ekonomi
“Saya rasa belum diorientasikan untuk mendukung kegiatan ekonomi,” ujar I Wayan Muada
Peneliti Kebijakan Transportasi Publik.
Menurut Dosen Unitomo Surabaya ini tidak ada bukti bukti terminal terminal yang berkaitan dengan pusat perbelanjaan
“Kecuali misalnya di jembatan merah itu ada, tetapi pusat pusat perbelanjaan yang lain hampir tidak dilalui oleh kendaraan umum,tapi kendaraan pribadi,” terang I Wayan.
Jadi berkaitan kebijakan transportasi yang berkaitan untuk mendukung bergairahnya ekonomi menurut ia, seharusnya transportasi publik melalui jalur pusat pusat perbelanjaan
“Misalnya jalur pasar kayun, wonokromo dan jalur pasar pasar lainnya,” tutur I Wayan.
