Surabaya – Menindaklanjuti aduan keluhan dari masyarakat nelayan Bulak dan Kenjeran, Komisi A DPRD Kota Surabaya menggelar rapat koordinasi. Rabu (10/7/2024) siang
“Kami menerima keluhan dan keresahan masyarakat nelayan pesisir yang terdampak dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) ini,” ujar Arief Fathoni Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya kepada wartawan seusai rapat.
Tujuan Proyek strategis nasional tersebut, menurut Legislator Fraksi Partai Golkar ini untuk memakmurkan masyarakat
“Makanya komisi A menyetujui pelaksanaan Proyek Strategis Nasional ini dengan catatan,” kata Arief Fathoni akrab disapa Thoni
Catatan dimaksud adalah, lanjut ia, badan usaha yang menjalankan proyek strategis nasional memperhatikan dengan seksama sejahterakan masyarakat sekitar.
“Karena kita tidak ingin madu industrialisasi itu hanya memberikan dampak negatif terhadap masyarakat sekitar, tetapi masyarakat sekitar tidak menikmati kesejahteraan dan kemakmuran dengan adanya proyek sebesar 72 triliun,” tutur Thoni
Pemaparan dari PT Granting Jaya, kata ia selaku operator PSM memang ada keberpihakan tehadap masyarakat pesisir yang terdampak pelaksanaan proyek tersebut.
“Namun kita mengingatkan jangan sampai ada perbedaan antara dassoil dan dassen ketika proyek ini sudah berjalan,” tutur Thoni
Pihaknya berkeyakinan, bahwa pemerintah pusat memberikan kepada PT Granting Jaya untuk proyek strategis nasional tentu dengan pertimbangan yang matang
“Tinggal kita mengawal agar pelaksanaan proyek strategis nasional ini seiring dengan kesejahteraan dan kemakmuran warga Surabaya, kita tidak ingin proyek ini nanti tidak memberikan manfaat kepada masyarakat Surabaya,” pungkas Thoni.
Sementara itu, PT Granting Jaya ditunjuk sebagai operator dalam pelaksanaan rencana reklamasi untuk proyek strategis nasional Surabaya Waterfront Land (SWL) di kawasan pesisir. (irw)
