Surabaya – Komisi D menggelar rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan Kota Surabaya terkait evaluasi pemenerimaan peserta didik baru (PPDB), namun rapat evaluasi ini tidak bisa satu kali.
“Evaluasi ini tidak bisa satu kali, karena kita juga akan melakukan berulang kali,” ujar Khusnul Khotimah Ketua Komisi D DPRD Surabaya. Kamis (02/07/2020).
Bahkan, kata ia, bisa dilakukan sesering mungkin untuk menyiapkan dalam rangka sistim PPDB yang bisa dirasakan manfaatnya bagi anak sekolah di kota surabaya agar tidak putus sekolah sehingga bisa melanjutkan ke jenjang lebih tinggi.
Dinas Pendidikan Kota Surabaya, kata ia, menyampaikan bahwa angka kelulusan sekolah dasar ada sekitar 46, 500 ribu siswa, dan daya tampung sekolah di 63 SMP ada 20.000 ribu.
“Maka sisanya 26.000 ribu harus diakomodir ke sekohah sekolah swasta,” kata Khusnul. ditemui usai rapat evaluasi.
Terkait dengan pembiayaan, Anggota Fraksi PDIP ini menjelaskan, Pemerintah Kota sedang mengaji dan mempersiapkan MOU dengan pihak ketiga mengenai seluruh pembiayaan berasal dari CSR.
“Dalam rangka pemberian bea siswa kepada warga masyarakat yang bersekolah di swasta,” papar Khusnul.
Disampaikan dalam rapat diketahui bersama, ia mengatakan, ada 197 sekolah swasta bahkan yang sudah di upload di webset Dinas Pendidikan Kota Surabaya bisa dilihat bersama dan ada kuoatanya.
“Katakan satu sekolah mampu 15, karena setiap sekolah juga harus memperhitungkan daya tampung sekolah,” kata Khusnul.
Sekolah swasta, menurut ia, tidak hanya menerima melalui jalur kemitraan yang dissampaikan, tetapi juga mereka (Sekolah) menerima jalur umum, artinya kalau ada warga memasukan sekolah tersebut dengan biaya maka itu juga diterima.
Sebelumnya dalam rapat evaluas ini komisi D menyampaikan beberapa pertanyaan terkait seputar Pemenerimaan Peserta Didik Baru (PPDB kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Soepomo menjelaskan, pihaknya juga menerima pendaftaran di kantor Dinas Pendidikan dan mempunyai data calon anak didik atau murid yang mendaftar masuk kategori tidak mampu.
“Kemarin sudah saya sampaikan dan sebelumnya sudah ada data,” ujar Soepomo saat rapat virtual.
Selanjutnya dilakukan pendataan lagi berkaitan dengan covid, ia mengatakan, untuk sekolah diharapkan sekolah dekat rumahnya karena jangan sampai warga yang tidak mampun mengeluarkan biaya untuk transport.
“Ada 197 sekolah yang sudah kami mantris di web kami, karena melihat situasi tidak memungkinkan seperti (Covid-19) ini, tetapi kami juga memberitahukan ke sekolah sekolah,” kata Soepomo.
Mantan Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya ini mengakun juga menjemput bola sekolah SD negeri dan swasta untuk melaporkan calon anak didik yang belum mendapatkan sekolah.
“Mereka (Sekolah) kami tugasi untuk membantu dan melaporkan data data mereka siapa saja yang tidak sekolah maupun yang belum sekolah,” kata Soepomo.
Anak yang sekolah di tahun ini, ia menjelaskan, baik itu mondok atau mengikuti saudara dan sebagainya sehingga jumlah anak anak lulus tahun ini semuanya terlaporkan itu posisi sekarang seperti apa.
“Anak sekolah yang lulus dari 197 sekolah pada tahun ini akan kami share kan kepada komisi D nama sekolah yang tergabung didalam kegiatan (PPDB) ini termasuk didalamnya ada kuota,” kata Soepomo.
Misalnya, ia mencontohkan SMP IPIN Menur menggratiskan 15 orang (Anak) dan tidak bisa menambah lagi karena kemampuan, dan juga ada lagi SMP Islam terpadu siap 5 orang (Anak) dan berharap komisi D bisa memberikan informasi apapun.
“Karena keterbatasan kita apalagi masih ada yang tersisa yang belum bisa sekolah,” kata Soepomo.
Meski demikian, pihaknya mengaku sudah berupaya tetapi ternyata masih mendapatkan sekitar 2500 orang (Anak), sedangkan yang dibantu banyak sekali.” Saya kira seperti itu,” ungkap Soepomo.
Terkait dengan seragam, ia menjelaskan, sudah diatur dalam BOS dan Bopda yang sudah dialokasikan di setiap sekolahan, jadi menurut Soepomo, sekolah itu bisa memnberikan seragam untuk mereka.
“Diawal rapat dengan kepala sekolah kami sampaikan bahwa situasi saat ini masyarakat lagi susah apalagi sekolah ini masih belum bisa hadir secara fisik, sekolahnya masih daring,” papar Soepomo.
Untuk itu, ia menyampaikan kepada semua kepala sekolah, bahwa nanti kalau daftar ulang tidak mengkaitkan dengan pembelian berbagai macam hal itu, jika sekolahan kalau mampu secara fisik.
“Kami juga menyampaikan mungkin tidak mengharuskan beli baju seragam baru, karena mungkin masih punya baju seragam yang masih layak tpakai, mungkin tinggal atributnya harus disesuaikan,” kata Soepomo.
Hal itu, kata ia untuk mengantisipasi beban yang akan muncul di masyarakat berkaitan dengan pendaftaran siswa baru, sehingga lanjut Sopeomo, ia sudah mengirimkan surat kepada mereka (Sekolahan) untuk tidak melakukan tersebut.
“Karena situasi masyarakat lagi susah silakan menggunakan baju seragam yang lama kecuali harus ganti warna atau menggunakan baju seragam kakaknya asal tidak harus baru yang penting semuanya bisa belajar dalam situasi keterbatasan,” pungkas Soepomo. (irw)
