Surabaya – Komisi A DPRD Kota Surabaya berkomitmen mengawal anggaran APBD 2020 untuk Dana Kelurahan
Pasalnya, ada kekuatiran dana kelurahan ini bisa dimanfaatkan oleh calon berasal dari ASN maupun non ASN di ajang pilkada kota surabaya 2020.
“Semua kemungkinan kemungkinan itu ada, tapi kita sudah berkomitmen dengan ibu Kamti (Kabag Pemerintahan) untuk mengawal dana kelurahan itu,” ujar Camelia Habiba wakil ketua komisi A DPRD Kota Surabaya. Selasa, (21/01/2010) siang.
Dana kelurahan, kata Politisi PKB ini, tidak berupa dana (uang) tapi berupa manfaat (barang) sarana prasarana sedangkan belanjanya tetap bendahara.
“Kalau surat edarannya Mendagri itu adalah bendahara, pengadaan itu adalah harus ASN (PNS), Nah itu harus jelas,” katanya.
Dalam penyerahannya, pihaknya menjelaskan, kita harus ikut andil turun ke masyarakat menyerahkan dana itu bersama pemerintah kota sehingga tidak dibuat ajang kampaye oleh seseorang, pihak lain atau oknum yang akan mencalonkan diri sebagai calon walikota.
“Baik dari ASN ataupun non ASN di kalangan Pemerintah Kota,” paparnya.
Untuk mengantisipasi itu, ia menjelaskan, Komisi A akan menggunakan fungsi kontrol mengevaluasi misalnya minggu ke 3 bulan januari akan memanggil dinas pemerintahan bersama kecamatan se surabaya.
“Bagaimana progres anggaran kecamatan dari sisi itu fungsi kontrol kita lebih maksimalkan lagi,” tegasnya.
Sehingga, lanjut ia mengatakan, APBD ini bertanggung jawab dan difungsikan benar benar sesuai dengan kegunaannya bukan untuk salah satu calon walikota atau untuk pemenangan salah satu kandidat yang ada di surabaya
“Makanya saya meminta kepada seluruh elemen, masyarakat dan Skeholder surabaya untuk mengawal APBD,” tegasnya
APBD ini, menurut ia, uang warga harus dipertanggung jawabkan dan sebagai bentuk tanggung jawab moril dan kepada masyarakat komisi A akan membuat vlog di medsos, karena itu kita menggunakan uang masyarakat juga.
“Saya harap peran masyarakat bisa juga dimanfaatkan kita buka vlog untuk pengaduan dan lain sebagainya,” pungkasnya. (irw)
