Pemkot Surabaya Petakan Wilayah Perkampungan yang Belum Memiliki Balai RW

oleh

Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tengah memetakan wilayah perkampungan yang belum memiliki Balai RW. Di antaranya, terdapat 180 wilayah  yang belum memiliki Balai RW. Seperti wilayah perkampungan padat penduduk yang kesulitan mendirikan Balai RW.

“180 (wilayah) yang tidak punya Balai RW, kalau perkampungannya padat, kita akan sulit karena tidak ada lagi tempat, tapi kalau ada space (ruang) maka kita bantu,” kata Wali Kota Eri Cahyadi, Rabu (17/5/2023).

Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan, meskipun dalam suatu RW tidak memiliki Balai RW, tetapi di beberapa lokasi lainnya, RT memiliki Balai RT. Maka, Balai RT tersebut bisa digunakan menjadi lokasi pelayanan masyarakat.

“Jadi tidak membangun lagi, tetapi menggunakan Balai RT. Tapi kalau tidak ada sama sekali, kita akan bicarakan untuk membantu. Karena saya ingin setiap Balai RW itu memiliki penanggung jawabnya, nanti disitu kita akan kerja,” katanya.

Karenanya, di setiap Balai RW maupun Balai RT, Wali Kota Eri Cahyadi meminta lurah, camat, pendamping kesehatan, pendamping kependudukan, beserta pendamping pembangunan, bisa lebih aktif dalam menyelesaikan persoalan warga. Bahkan, hal ini telah dicontohkan oleh Wali Kota Eri Cahyadi saat mengunjungi Balai RW XI, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir Surabaya, Sabtu (13/5/2023) lalu.

“Karena bekerja harus dengan hati, kemarin seperti di Balai RW XI, Kelurahan Wonokusumo itu saya jadikan contoh. Ini saya selesaikan (persoalan) dulu, baru berjalan di Balai RW lainnya, kalau jalan  dulu ke lainnya nanti bisa kacau,” ujarnya.

Wali Kota Eri Cahyadi pun bercerita saat ia mengumpulkan camat dan lurah di Balai  RW XI, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir Surabaya. Di sana, ia memberikan contoh kepada lurah dan camat dalam menyelesaikan persoalan di sebuah wilayah dengan bertemu langsung dengan warga.

“Saya tanya dan duduk bersama RT dan RW, kita cek yang masuk keluarga miskin berapa. Oh ini tidak benar, ayo didatangi. Kita datang bersama RT, RW, lurah dan camat. Warga yang didatangi menyampaikan kalau tidak mau mendapatkan bantuan permakanan, meminta keluar,” terangnya.

Sebab, menurutnya, jika pendataan atau survei tersebut dilakukan, diharapkan intervensi pemkot bisa lebih tepat sasaran. Karenanya, Wali Kota Eri Cahyadi menggandeng RT/RW untuk turun bersama.

“Jadi mengerti ada yang warga yang mengaku tidak pantas mendapatkan bantuan. Nah seneng kan? Bayangkan  itulah yang saya inginkan, guyub rukun itu. Maka saya mulai dulu RW XI Kelurahan Wonokusumo, baru ke RW yang lainnya, dan Alhamdulilah ini sudah berjalan dan kita bergerak semuanya,” katanya.

Di sisi lain, camat dan lurah serta RT di lingkungan RW XI Kelurahan Wonokusumo, melakukan pendataan persoalan warga di lokasi tersebut. Seperti, pengerjaan Penerangan Jalan Umum (PJU), genangan, dan lainnya. Jika sudah terdata, maka akan mendapat prioritas pengerjaan oleh masing-masing PD.

“Apa yang gelap? PJU nya, berapa titik? Lalu genangan berapa titik? Dikerjakan tahun berapa? Ini sedang disiapkan lagi teman-teman (PD) dan RT/RW. Nanti kalau sudah, saya datang ke Balai RW, data ini betul tidak? Kalau sudah benar nanti saya tanda tangani, walikota yang tanda tangan,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Wali Kota Eri Cahyadi akan memantau pengecekan data dan layanan masyarakat.

“Kalau tidak didatangi bersama-sama nanti (ada) fitnah lagi. Sekali lagi, permakanan dan kesejahteraan bukan untuk kepentingan politik. Ini tanggung jawab kita untuk sesama manusia, sebagai sesama warga Surabaya. Maka saya minta tidak ada politisan disini,” pungkasnya.  (*)