Surabaya – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-27 tahun 2023 di Taman Surya Balai Kota Surabaya, Sabtu (29/4/2023). Dengan mengambil tema “Otonomi Daerah Maju, Indonesia Unggul”, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menargetkan optimalisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) tahun 2023 melebihi angka Rp 3,8 Triliun.
Sebab, pada bulan Maret 2023, Kota Surabaya menerima penghargaan P3DN dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin RI) atas optimalisasi program P3DN. Capaian P3DN Pemkot Surabaya tahun anggaran 2022 tembus di angka Rp 3,8 Triliun. Pada tahun 2023, Pemkot Surabaya mengalokasikan anggaran APBD senilai lebih dari Rp 3 Triliun pada sektor UMKM.
Oleh sebab itu, Pemkot Surabaya berkomitmen membelanjakan triliunan APBD untuk produk lokal dan UMKM. Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) per 25 November 2022, belanja APBD Surabaya untuk UMKM mencapai Rp 1,2 Triliun, serta hingga akhir tahun 2022 mencapai Rp 2,2 Triliun. Sementara belanja untuk PDN (Produk Dalam Negeri) tembus di angka Rp 1,7 Triliun, serta hingga akhir tahun 2022 menembus angka Rp 3,8 Triliun.
“Data tersebut menunjukkan, belanja APBD Kota Surabaya untuk sektor usaha mikro dan kecil (UMK), serta produk dalam negeri (PDN), tercatat sebagai yang tertinggi di antara semua kota di Indonesia. Pencapaian tersebut merupakan bukti bahwa Pemkot Surabaya terus berpihak kepada ekonomi rakyat,” kata Wali Kota Eri Cahyadi.
Wali Kota Eri Cahyadi mengaku bahwa anggaran di tahun 2023 akan fokuskan pada pemberdayaan UMKM, serta untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di Kota Surabaya.
“Insyaallah komitmen Pemkot Surabaya di tahun 2023 harus jauh lebih besar dari tahun sebelumnya. Sebetulnya TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) ini ada yang dikerjakan lewat e-katalog oleh masyarakat tetapi bisa melalui lelang berdasarkan TKDN. Disitulah fokus kita, semakin banyak anggaran yang tercapai, tertuju, dan diterima masyarakat maka secara otomatis bisa mengurangi kemiskinan dan pengangguran,” ungkapnya.
Karenanya, Pemkot Surabaya telah melakukan pendataan pada kelompok usia produktif di lingkungan masyarakat. Sebanyak 75 ribu warga masuk dalam kategori keluarga miskin yang akan diberdayakan melalui program Padat Karya milik Pemkot Surabaya. Namun, 15 ribu warga diantaranya menolak tawaran tersebut.
“Orang yang masuk dalam keluarga miskin kita berikan pekerjaan yang disinergikan dengan Padat Karya, karena hubungannya dengan penyerapan anggaran APBD Kota Surabaya. Tetapi sekitar 15 ribu warga tidak mau dibantu akan kita lakukan pendekatan lagi, kalau tidak mau ya sudah. Jika tidak mau, tidak kita berikan bantuan apapun, kecuali lansia, atau memiliki balita dan dia tidak bekerja, tetapi kalau usia produktif harus bekerja,” tegasnya.
Lebih lanjut, warga yang menolak tawaran tersebut telah membuat surat pernyataan. Nantinya, Wali Kota Eri Cahyadi akan menyampaikan kepada Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI, serta Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sebab, menurutnya, melalui program Padat Karya tersebut diharapkan warga Surabaya dapat hidup sejahtera.
“Kita berikan pekerjaan tetapi mereka tidak mau, berarti tidak mau mengubah hidupnya. Pendapatnya tidak jelas, kurang dari Rp 1 juta, setelah itu kita berikan pekerjaan agar pendapatannya di atas Rp 3 juta ya tidak mau. Sehingga tidak mungkin kita merubah orang seperti ini karena mereka tidak ingin bekerja, tetapi hanya ingin mendapatkan bantuan maka kita tidak bisa memberikan seperti itu,” pungkasnya. (*)
