Surabaya – Komisi A DPRD Surabaya menggelar rapat membahas APBD 2023 Kota Surabaya Senin (1/11/2022)
Rapat mengundang lurah dan camat Se kota Surabaya ini secara bergantian yang terbagi di lima wilayah.
Wakil Ketua Komisi A Camelia Habiba mengatakan, komisi mempunyai ada beberapa cacatan.
“Ini ada beberapa cacatan,” ujar Camelia Habiba ditemui usai memimpin rapat.
Legislator PKB ini menjelaskan, yakni terkait dengan progam pemberdayaan masyarakat mengaplikasikan amanah Permendagri no 130 tahun 2018
“Ternyata anggaran tersebut didominasi oleh bantuan permakanan,” terangnya
Di postur dana kelurahan, menurut Habiba ada dua, yakni pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infaskruktur.
Pemberdayaan masyarakat kata Habiba ada beberapa kelurahan yang justrus 100 persen hanya untuk permakanan tidak pemberdayaan masyarakat yang ada disana.
“Padahal itu semangat dalam membangkitkan ekonomi yang ada disana,” katanya.
Perangkat pemerintah kota ini, menurut Habiba, tidak bisa mengaplikasikan visi wali kota
“Visi wali kota itu adalah menciptakan kampung inovasi, kampung kreatif, atau membangkitkan ekonomi,,” tuturnya
Ketika itu dibuka di kecamatan, kata Habiba tidak ada anggaran yang untuk mengarah menuju kepada kampung kreatif.
“Karena apa, progam pemberdayaan hanya terfokus untuk memberi makan ke masyarakat lansia dan lain sebagainya,” katanya
Karena itu, menurut Habiba, pihaknya meminta kepada pemerintah kota untuk mengkaji kembali
“Namanya bantuan sosial harusnya pos anggarannya onok neng Dinas Sosial, bukan di pemberdayaan masyarakat,” tuturnya
Satuan tiga, kata Habiba, meminta waktu untuk berkoordinasi dengan tim anggaran dari pemerintah kota
“Terkait dengan apakah tetap anggaran itu akan nempel di pemberdayaan atau di belanja sosial,” katanya
Lurah dan camat, kata Habiba, banyak yang meminta waktu karena baru dua minggu menjabat dikarenakan ada rotasi atau mutasi.
“Jadi banyak lurah tidak tahu anggaran anggaran itu dan progamnya apa,” katanya
Sehingga lurah dan camat, kata Habiba akan merevisi beberapa anggaran yang sesuai dengan kebutuhan dan progam di tahun 2023
“Mereka akan merevisi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan progam di tahun 2023,” katanya
Selain itu, kata Habiba, masih ditemukan beberapa usulan usulan pembangunan di dana kelurahan yang tidak sesuai dengan perwali
“Contohnya pembangunan paving di Perwalinya disebutkan 2 meter masuk dalam dakel ternyata ada yang 3 meter,” ungkapnya
Menurut Habiba, seharusnya Pemerintah kota mempunyai sistim ketika kelurahan menginput usulan usulan masyarakat terkait dengan pavingisasi yang tidak sesuai dengan kategori perwali.
“Itu bisa tertolak sendirinya oleh sistim dan juga menjadi PR bagi pemerintah kota,” tuturnya
Artinya, menurut Habiba, Pemerintah kota Surabaya belum mampu mengoptimalkan digitalisasi dan ITE yang ada sebagai kota metropolis
“Pemerintah kota Surabaya ini masih belum mampu mengoptimalkan itu,” katanya.
Sebelumnya, Sekretaris Komisi A Budi Leksnono mengatakan, progam antara bantuan sosial, kesejahteraan maupun pembangunan infaskruktur harus ada perimbangan.
“Semua progam itu intinya harus ada pemerataan dan perimbangan,” ujarnya.
Terkait usulan, menurut Legislator PDIP ini, ada usulan usulan yang sebenarnya tidak boleh sesuai didalam aturan tetapi tetap muncul.
“Contoh seperti usulan laptop dari RT, RW dan LMPK mestinya kan itu tidak boleh ,” ungkapnya
Meski demikian, menurut Budi Leksono, lurah dan camat semestinya memahami agar tidak menghambat di dalam rapat pembahasan APBD 2023.
“Jadi ada beberapa usulan usulan yang harus dievaluasi,” tuturnya
Selain itu, kata Budi Leksono, di daerah Asem Rowo ada usulan pembangunan sekian miliar yang tidak tercantum karena waktu sudah mepet
“Itu (Usulan) pada waktu PAK kemarin apakah waktunya nutut seperti itu,” ungkapnya.
Saat pembahasan diwilayah Kec Pabean Cantian secara perioritas, menurut Budi Leksono, karena secara anggaran masih ada penggabungan dua kelurahan
“Di dalam rapat pembahasan tadi masih ada dua kelurahan yang tercantum,” katanya
Untuk itu, Budi Leksono meminta untuk segera dievaluasi agar menjadi satu dan harus digabung sehingga anggaran bisa satu titik
“Memang harus digabung dua kelurahan itu dan anggaran sudah pasti satu titik,” tuturnya.
Paling utama dalam rapat pembahasan ini, Budi Leksono berharap, usulan dari masyarakat terkait pembangunan benar benar bijak dan merata.
“Saya berharap usulan pembangunan dari masyarakat itu bisa merata jangan sampai ada kejadian seperti pada sebelumnya,” ujarnya
Legislator PDIP ini mencontohkan, ada orang yang merasa tidak mengusulkan tetapi mendapatkan bantuan sehingga warga terkejut
“Lah usulan usulan ini dari mana,” tanyanya.
Hal seperti itu, Budi Leksono meminta musbangkel harus mengevaluasi benar benar padahal usulan yang lama untuk pembangunan belum terealisasi.
“Apalagi wali kota sekarang lagi gencar membangun infaskruktur pembangunan dalam mengatasi banjir di Surabaya,” pungkasnya. (irw)
