Surabaya – Badan Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) menggelar Rapat Evaluasi Nasional Badan Pengawas Obat dan Makanan pada 12 – 15 Desember 2019 di hotel Sharilla Surabaya.
“Hari ini kita melaksanakan Rapat Evaluasi Nasional Pengawas Obat dan Makanan,” ujar Reri Indriani Plt. Sekretaris Utama BPOM, Selasa (12/11/2019) pagi.
Dalam rapat ini, ia mengatakan, akan merucut juga stament stament dan arahan bapak Jokowi bahwa dengan menjadikan rutinitas itu jangan kita terjebak dalam rutinitas karena sebagai ASN pelayanan publik jangan hanya bisa membuat kebijakan.
“Tetapi tidak bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat ataupun kegiatan kita dirasakan langsung oleh masyarakat,” katanya. ditemui usai pembukaan rapat evaluasi nasional.
Dalam konteks ini, pihaknya melakukan evaluasi terhadap progam kerja dan juga target yang sudah realisasi oleh badan pom dalam kurung waktu lima tahun.
“Mulai 2014 sampai 2019 dengan capaian yang terukur dan juga bisa di verifikasi manfaatnya kepada masyarakat dari berbagai capaian yang sudah dilakukan oleh Badan POM bahkan mendapatkan survei peningkatan nilai dan pelayanan dan lain lain,” tuturnya.
Pada intinya, ia menyampaikan ada beberapa hal yang perlu disampaikan, bahwa selama tiga tahun terakhir ini Badan POM sudah melakukan reformasi pada lima aspek.
“Pertama Reformasi kelembagaan dan regulasi,” tuturnya.
Kedua, ia menjelaskan, reformasi kepada SDM, karena ini akan menuntut menentukan kualitas dari kinerja birokrasi yang sudah dilakukan.
“Ketiga adalah Reformasi terhadap sarana prasarana reformasi birokrasi untuk perbaikan kinerja layanan publik,” paparnya.
Kempat, lanjut ia mengatakan, reformasi sarana prasarana karena pengawasan tanpa didukung sarana prasaran memadai itu adalah tidak akan bisa optimal misalkan contohnya kita bisa terjun langsung ke masyarakat melakukan uji sampling dan cepat apakah saat melihat produk produk itu masih mengandung bahan berbahaya.
“Terakhir ke (5) adalah kami melakukan reformasi anggaran karena tanpa anggaran maka penguatan yang dilakukan oleh Badan POM juga tidak bisa optimal,” paparnya.
Lanjut Ia mencontoh, pada tahun lalu badan POM mendapatkan 1060 CPNS kalau hal itu tidak didukung anggaran tentu penguatan kompentesi, pengawasan, sarana dan prasarana yang kita lakukan juga tidak bisa optimal.
“Jadi 5 agenda reformasi badan POM itu saling berkaitan untuk mengoptimalkan pengawasan yang kita lakukan,” jelasnya.
Selain itu, ia menambahkan, hari ini sudah dilakukan pembukaan tiga kantor Badan Koordinasi wilayah (Bakorwil), 1 Kantor Bakorwil di kota Madiun, 3 Kantor Bakorwil di kota Malang dan 5 kantor Bakorwil di kota Jember.
“Ini yang akan mendekatkan layanan publik Badan POM terjun langsung ke masyarakat,” pungkasnya. (irw)
