Surabaya – Kegiatan di lingkungan Kantor DPRD Kota Surabaya mulai hari ini Senin (05/07/2021) sementara dilakukan secara online.
Hal itu dilakukan dalam rangka mengikuti peraturan PPKM Darurat yang diterapkan oleh Pemerintah Pusat sejak 3-20 juli 2021 untuk menekan penyebaran covid-19.
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya A Hermas Thony mengatakan, sebelumnya pimpinan dan anggota mengadakan rapat Badan Musyawarah (Bamus) pada Rabu (23/06/2021).
“Dalam rapat Bamus waktu itu kita masih memberikan kesempatan kepada komisi komisi mengadakan rapat dengan jumlah maksimal 25 persen dari kapasitas ruangan,” ujar A Hermas Thony. Senin (05/07/2021).
Legislator Gerindra ini menjelaskan, usai rapat Bamus pada hari kamis dan jumat, hari sabtu 3 juli 2021 ada pemberlakuan PPKM Darurat.
“Kita hari sabtu gelar rapat Bamus kembali akhirnya kita memutuskan untuk menghormati upaya pemerintah pusat untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19,” terangnya.
Selain itu, Thony juga melihat kondisi kota surabaya memang mengalami lonjakan (covid-19) yang sangat luar biasa.
“Akhirnya kita DPRD Kota Surabaya work from home (WFH) 100 persen selama PPKM Darurat terhitung 3-20 Juli 2021,” tegasnya saat ditemui diruang kerja.
Lanjut Sekretaris DPC Gerindra Surabaya ini, para pegawai PNS dan non PNS juga melakukan WFH, dikecualikan bagi para pegawai yang memfasilitasi admintrasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD.
“Termasuk kegiatan rapat komisi komisi administrasi itu, tetapi manakala hanya dibutuhkan saja,” terang A Hermas Thony akrab disapa Thony
Untuk kegiatan kunjungan kerja dewan, Thony menegaskan, ditiadakan juga dan tidak menerima tamu selama masa PPKM Darurat.
Sedangkan pelaksanaan rapat dengan OPD, kata Thony, dilaksanakan secara online ataupun daring.
“Kalau kemarin tanggal sebelumnya kita mutuskan boleh, perwakilan 1 atau 2 orang OPD,” katanya.
Tetapi faktanya, Thony mengungkapkan, ada beberapa kepala OPD atau Dinas terpapar (covid-19) juga.
“Akhirnya ini juga kita mengoreksi total pelaksanaan rapat tidak dilaksanakan secara temu langsung, tetapi secara online,” katanya
Agenda komisi yang sudah terjadwal itu bagaimana, menurut Thony, pihaknya merubah menjadi rapat online.
“Jadi yang utama sekarang dan urgent adalah aporan pertanggung jawaban APBD anggaran tahun 2020 (LKPJ) yang harus selesai pada 30 (Juli) nanti,” katanya.
Untuk mengefesienkan itu, menurut dia, setiap hari komisi komiis mengadakan rapat dengan OPD OPD berkaitan dengan masalah LKPJ tersebut
“Itu akan menjadi perioritas karena diatur oleh ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) nya bahwa ada batasan limitasi waktunya,” kata Thony.
Setelah PPKM Darurat, lanjut dia, untuk pimpinan dan anggota akan dilakukan test Swab.
“Kita harapkan teman teman berada di rumah untuk melakukan kegiatan kegiatannya,” tutur Thony.
Sembari secara WFH, dia menjelaskan, penyemprotan diinfektan covid-19 juga dilakukan di kantor DPRD Kota Surabaya agar betul betul terjaga.
“Itu hasil dari rapat hari sabtu 3 juli 2021 kemarin lusa,” kata Thony.
Sekarang ini, kata dia, di kantor DPRD Kota Surabaya ada fenomena tampak terlihat sepi dan sebagainya.
“Memang ya sepi, karena kita juga menerapkan WFH 100 persen,” katanya
Kedatangan Thony ke kantor DPRD Kota Surabaya dalam rangka untuk mengecek anggota dewan.
“Saya datang kesini dalam rangka untuk ngecek apakah betul kawan kawan (Dewan) patuh dengan keputusan itu,” katanya.
Menurut dia, barangkali ada perkembangan dilapangan seperti apa sambil berkeliling memantau jalan terhadap implementasi kebijakan PPKM Darurat seperti apa.
“Disana sini sudah mulai tampak masyarakat patuh tapi juga ada beberapa yang melanggar tidak memakai masker masih ada,” ungkap Thony.
Untuk itu, pihkanya meminta kepada satgas covid-19 kota surabaya konsisten melakukan razia dan menerapkan sanksi secara tegas
“Jangan sampai kelalaian 1 atau 2 orang menjadikan surabaya merugi secara keseluruhan,” tutup Thony. (irw)
