Surabaya – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak mengajak seluruh pihak, khususnya pengusaha dan pelaku ekonomi syariah untuk mengembangkan impact investment, yaitu model bisnis yang tidak hanya sekedar mencari keuntungan, tapi juga bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat dan lingkungan.
“Ekonomi syariah ini bisa bersatu padu dengan impact investing. Artinya, investasi yang mengalir bukan karena ingin mencari keuntungan semata, tapi juga bisa memberikan kontribusi sosial,” ujar Emil. Kamis (07/11/2019) siang.
saat Seminar Nasional dan Peluncuran Buku “Keuangan Publik dan Sosial Islam: Teori dan Praktik” serta Buku “Model Bisnis Keuangan Mikro Syariah Indonesia” dalam rangka Festival Ekonomi Syariah Bank Indonesia Institute di Ballroom Grand City Mall SSurabay.
Wagub Emil optimis, pengembangan impact investment akan mampu meningkatkan perekonomian Jatim. Pasalnya, kesadaran para pengusaha, khususnya yang bergerak di ekonomi syariah, untuk berbisnis sekaligus memberi social impact makin tinggi di era sekarang.
Dimana, profit dan kontribusi sosialnya bisa seimbang, “Misalnya, bisa seperti wakaf dan dana bergulir, yang tidak mencari keuntungan. Atau bisa juga program berbentuk charity, dimana charity-nya sekian, kemudian sekiannya di financing secara sustainable.
Ini adalah peluang besar, dimana pengembangan dari ekonomi syariah memungkinkan mobilisasi pendanaan yang lebih luas spektrumnya,” katanya.
Pentingnya pengembangan impact investment tersebut, lanjut Wagub Emil, karena pemerintah memiliki anggaran yang sangat terbatas. Sehingga membutuhkan partisipasi seluruh pihak untuk bersama-sama membangun ekonomi, infrastruktur, dan Sumber Daya Manusia (SDM), serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kita berharap, ekonomi syariah bisa menjangkau ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat, seperti penyediaan air bersih, pengelolaan sanitasi, energi dan infrastruktur IT di kawasan kawasan terpencil.
Semua itu adalah project-project yang bisa mendapatkan funding dari konsep impact investing dari syariah,” katanya. Dijelaskannya, Pemprov Jatim memang memiliki anggaran yang cukup besar.
Namun, sebagian besar anggaran tersebut tidak bisa diutak-atik. Diantaranya untuk membayar 55.000 ASN di seluruh Jatim, baik tenaga pendidik, kesehatan, maupun administrasi.
“Ini tidak bisa diutak-atik, siapapun gubernur, wakil gubernur, maupun DPRD-nya,” tegasnya. Sementara sekitar 40 % dari APBD Jatim, imbuh Wagub Emil, baru bisa dikelola sepenuhnya oleh pemerintah.
Salah satunya, adalah untuk menyediakan pelayaran perintis di wilayah kepulauan, guna melayani masyarakat di pesisir yang tidak bisa mengakses transportasi.
“Dua rute, kita sudah dapat 5.000 penumpang di kepulauan, ada yang ke Ra’as, ada yang ke Masalembu. Memang kita tidak beli kapalnya, tapi kita subsidi pelayarannya.
Jadi financial gap-nya yang kita cover,” imbuhnya. Contoh-contoh tersebut, lanjut Wagub Emil, merupakan sedikit gambaran bahwa pemerintah tidak bisa mengcover seluruh kebutuhan pembangunan di Jatim.
Maka, pemerintah dengan tangan terbuka siap menyambut bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, seperti dana dari Islamic Finance.
“Inilah positioning dari Pemprov Jatim. Pemerintah harus hadir untuk mendorong ekonomi yang inklusif, Jadi, dukungan dari seluruh pihak tentu akan membuka banyak peluang, setelah dari sini, kita akan bertemu, dan membahas mengenai kerjasama pemerintah dan badan usaha atau public private partnership untuk mendorong investasi,” tegasnya.
Hadir dalam kesempatan ini, kepala BI Institute, Solikin M. Juhro, Deputi Gubernur BI Dodi Waluyo, para pejabat BI, serta ratusan peserta seminar. (red)
